Kepala ESDM Jabar Bahas Rasio Elektrifikasi dengan Bupati

KABUPATEN CIREBON - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (E-SDM) Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih, mengadakan pertemuan dengan Bupati Cirebon Imron. Bertempat di Pendopo Bupati Cirebon, membahas terkait persoalan Rasio Elektrifikasi, Kamis (14/4/2022).

Ai mengatakan, Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumahtangga yang memiliki sumber penerangan, baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN.

Baca juga: Bantu Warga terdampak Banjir di Tapan Pessel, Kabareskrim Salurkan 1000 Paket Sembako

"Ini adalah salah satu programJabar Caang, yang merupakan bagian dari upaya mencari energi baru dan terbarukan. Kami juga sudah siapkan FS dan DED untuk sekolah dan pesantren, " ungkap Ai.

Menurutnya, program tersebut akan dilakukan secara bertahap. Anggarannya sendiri bisa dari APBD maupun non APBD. Saat ini, pihaknya terus menggali potensi penyusunan DED (Detail Engineering Design) pada gedung-gedung pemerintahan. 

Baca juga: Jumlah Warga Yang Sudah Vaksinasi di Jawa Barat Masih Rendah

"Dalam waktu dekat, kami akan siapkan infrastruktur untuk gedung-gedung pemerintah. Nantinya akan dipasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), " ungkap Ai.

Sementara itu, Kabupaten Cirebon sendiri siap dengan adanya program PLTS pada beberapa gedung milik Pemkab Cirebon. Ada 4 titik sekolah yang dalam waktu dekat akan dipasang PLTS. Yaitu SMAN 1 Plumbon, SMKN 1 Jamblang, SMKN 1 Kedawung, dan SMKN 1 Mundu. Namun, diperlukan anggaran baik dari APBD maupun non-APBD.

Baca juga: Forkopimda Kabupaten Bogor Gelar HUT TNI ke-76 di TPM Pondok Rajeg

"Kami menyambut program ini dengan cukup antusias. Ini kan bagian dari mencari energi terbarukan, jadi ini adalah program yang bagus, " jelas Imron.

Hal itu karena, Kementerian ESDM pernah berkomentar, mereka optimis dapat menuntaskan target rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun mendatang. Dengan begitu, seluruh wilayah Indonesia akan teraliri listrik pada tahun 2022.

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

"Memang perlu anggaran yang besar. Tapi saya percaya, pemerintah pusat akan benar-benar mendukung program ini. Jadi di Kabupaten Cirebon sendiri, saya yakin bisa berjalan sesuai harapan, " tukasnya. (Subekti)